Komisi XI DPR Dorong BUMN Bawa Program Sosial ke Perdesaan

JAKARTA-RADAR BOGOR, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang juga mitra kerja Komisi XI DPR, bergerak menggelar aksi sosial di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiyaan itu ikut serta membangun jalan-jalan pedesaan.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang ikut mengawal program tersebut mengatakan, kegiatan ini bagian dari dukungan pada program kerja Jokowi yang fokus membangun infrastruktur. Salah satunya perbaikan jalan untuk Desa Galih, Pasrepan, Pasuruan.

“Ini adalah salah satu tanggung jawab kepada konstituen saya. Sudah menjadi komitmen saya untuk memperjuangkan kepentingan konstituen,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (30/7).

Diketahui, Desa Galih terletak di ujung selatan Pasrepan. Jalan di Desa Galih yang terjal dan dalam kondisi memprihatinkan membuatnya sulit diakses. Karena itu Misbakhun mengajak PT SMF menyalurkan program sosialnya untuk desa penghasil durian itu.

“Bantuan yang paling dibutuhkan warga Desa Galih adalah jalan. Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian tinggi terhadap infrastruktur perdesaan. Saya mendorong BUMN ikut membangun infrastruktur di desa,” tutur Misbakhun.

Sebelumnya Misbakhun juga pernah mengajak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyalurkan program sosial bagi konstituennya pada 1 Maret 2019. Wujudnya adalah bantuan prasarana air bersih untuk Desa Tambakrejo dan Sibon di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.

Adapun PT SMF membawa program bantuan sebesar Rp 40 juta untuk pemasangan paving jalanan Desa Galih. Oman Sukmana selaku perwakilan PT SMF menyerahkan bantuan SMF-Care secara simbolis kepada Kepala Desa Galih Sukarso.

“Bantuan senilai Rp 40 juta tersebut diharapkan mampu memberikan sedikit perbaikan infrastruktur jalan desa yang selama ini belum ter-cover oleh dana desa,” ujar Oman.

Sementara Sukarso menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Misbakhun dan PT SMF terhadap desanya. “Alhamdulillah Pak Misbakhun peduli kepada kondisi desa kami, terima kasih,” ucap Sukarso. (JPG)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/01/komisi-xi-dpr-dorong-bumn-bawa-program-sosial-ke-perdesaan/

Read More

Viral Pencurian Data Pribadi, Fahri: Presiden Harus Keluarkan Perppu

JAKARTA-RADAR BOGOR, Kasus jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kini viral. Kasus yang menyeret Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Perintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Sebab ia menilai pencurian data penduduk sudah sangat darurat.

“Presiden bikin Perppu saja, karena pencurian data warga negara ini sudah masif,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/7).

Fahri menduga, pihak swasta sudah memiliki data pribadi masyarakat Indonesia. Sehingga mereka bisa mengetahui identitas masyarakat. Oleh sebab itu Fahri menilai perlu adanya perlindungan kepada data pribadi.

“Nanti orang lain memantau kehidupan warga negara. Ini semuanya sudah dipantau oleh swasta semua. Sehingga segera bikin Perppu perlindungam data pribadi supaya jangan terus berkembang dan dijadikan bisnis besar unicorn ini,” katanya.

‎Sekadar informasi, viralnya jual beli NIK dan KK di media sosial berbuntut panjang. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah membuat laporan polisi untuk mengungkap perkara ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami hal ini. Dari laporan yang dibuat masih dianggap kurang karena bukti yang diajukan kurang kuat.

“Hasil diskusi kemarin diperlukan penguatan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada Dirsiber,” ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Dalam pengusutan kasus ini, polisi menggolongkan pelaku dalam 3 kategori. Yakni kreator, buzzer dan forwarder. Seluruh fakta hukum akan didalami dari 3 pihak ini.

Untuk kreator dan buzzer bisa dikenakan pidana, sedangkan forwarder biasanya hanya diperingatkan agar lebih berhati-hati dalam meneruskan ssbuah konten di media sosial.

Adapun beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual-beli data pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter @hendralm pada (26/7). Dia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

“Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK plus KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila,” demikian unggahan pemilik akun itu.

Dalam unggahan foto tersebut, tampak bukti-bukti percakapan jual-beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official. NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi. (JPG)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/01/viral-pencurian-data-pribadi-fahri-presiden-harus-keluarkan-perppu/

Read More

Agustus, Presiden Jokowi Janji Umumkan Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke provinsi Kalimantan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Menurut Presiden Jokowi Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung. Sehingga belum bisa menyampaikan secara resmi mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng). (JPG)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/08/01/agustus-presiden-jokowi-janji-umumkan-pemindahan-ibu-kota/

Read More

Tiga Kampung di Cigudeg Kekeringan Parah, Bantuan Air Bersih Terus Diberikan

CIGUDEG-RADAR BOGOR, Kekeringan masih terjadi disejumlah wilayah Barat Kabupaten Bogor. Seperti yang menimpa tiga kampung di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg.

Untuk mengatasi masalah itu, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) memberikan bantuan air bersih ke tiga kampung tersebut, kemarin.

Ketua Forum Penguranngan Resiko Bencana (FPRB), Budi Aksomo mengatakan, pemberian air besih tersebut hasil dari laporan pemerintah desa kepada BPBD Kabupaten Bogor.

“Sebelumnya bantuan air bersih diberikan di Ciampea, Tenjo dan hari ini di Cigudeg karena memang tingkat kekeringannya sudah parah makanya ini tindaklanjuti dari BPBD,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Hal senada dikatakan, Anggota BPBD regu TRC, Eso Junarso mengatakan, total ada dua tangki dengan kapasitas 10 ribu liter untuk Desa Cigudeg yang memang sudah mengalami kekeringan.

“Total ada tiga kampung seperti Cigudeg Kidul, Pasir Awi, dan Pasir Nangka memang airnya kering akibat berada di sekitar perkebunan sawit,” ucapnya.

Ia juga mengaku, pihaknya masih menunggu laporan dari desa lain untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke wilayahnya untuk melihat kondisi kekeringan.

“Biasanya kita langsung tinjau ke lapangan dan mengecek langsung ke lokasi, dan wilayah Bogor Barat yang sudah kering seperti Cigudeg, Ciampea, Tenjo, dan rumpin,” pungkasnya. (nal/c)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/tiga-kampung-di-cigudeg-kekeringan-parah-bantuan-air-bersih-terus-diberikan/

Read More

Murid SDN 04 Tegal Kemang Belajar di Lantai, Mebeler Baru Dianggarkan Tahun Depan

KEMANG-RADAR BOGOR, Sekolah tanpa meja belajar di Kabupaten Bogor kembali ditemukan. Kali ini di SDN 04 Tegal, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Para murid di sekolah itu terpaksa belajar di lantai karena mengalami kekurangan sarana meja belajar atau mebeler.

Kondisi itu pun langsung mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Disdik mengklaim sudah melakukan penanganan melalui program pengadaan pada tahun 2020 mendatang.

“Penganggaran tersebut kami lakukan, menyusul tahun ini sekolah dan kecamatan tersebut tidak mengajukan adanya pengadaan mebeler,” ujar Kepala Seksi Sarpras SD Disdik Kabupaten Bogor, Deddy Syarifudin kepada Radar Bogor.

Menurutnya, program pengadaan mebeler itu dimasukan kepada dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2020.

Lebih lanjut ia mengatakan, adapun langkah penanganan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengupayakan adanya pengisian mebeler dari program lain.

“Untuk pengoptimalan kegiatan belajar mengajar. Kami akan berkoordinasi dengan bidang SMP karena terdapat pembaharuan mebeler di SMP Negeri sekitar sehingga meja belajar yang lama akan dihibahkan ke SDN Tegal 04. Sehingga bisa langsung didistribusikan,” ucapnya.

Hal senada dikatakan, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kabupaten Bogor Hendarsah. Ia menambahkan, dari hasil pendatannya sekolah tersebut tidak pernah mengajukan pembaharuan, ataupun pengadaan meja belajar.

“Minimnya komunikasi yang dilakukan kepala sekolah tersebut, bisa berakibat kepada kekurangan komponen sarpras seperti ini. Minimal, sekolah rajin melakukan update data pada Dapodik prihal penggambaran kondisi lembaga,” katanya.

Sambung Hendarsah, pekan ini pihaknya akan meninjau ke lokasi, untuk memastikan penanganan Sarpras meja belajar SDN Tegal 04.

“Kita akan cek ke lokasi, agar para murid SDN 4 Tegal tidak terlalu terganggu kegiatan belajar mengajarnya (KBM),” sambungnya.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten, Egi Gunadhi mengaku prihatin terkait minimnya sarana pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Sebenarnya jumlah mebeler dan gedung yang dibangun sangat banyak, cuma kualitas pengadaan dan pengerjaan yang menjadi masalah, jadi tiap tahun melakukan penganggaran masih ada saja sekolah yang kurang,” jelasnya.(nal/c)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/murid-sdn-04-tegal-kemang-belajar-di-lantai-mebeler-baru-dianggarkan-tahun-depan/

Read More

Dishub DKI Telusuri ‘Kuburan’ Transjakarta di Dramaga, Anies : Saat Ini Sedang Dikaji

DRAMAGA-RADAR BOGOR, Dinas Perhubungan DKI bakal menelusuri data ratusan bus TransJakarta yang berada di Jalan Raya Dramaga, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

‘Kuburan’ Transjakarta di Dramaga Didatangi Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Nah Loh!

“Saat ini sedang dikaji datanya oleh Dishub dan Biro hukum. Nanti kalau sudah lengkap saya sampaikan,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di gedung Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (30/7).

Anies juga mengaku akan bertemu dengan BPK untuk membahas ratusan bus itu. Anies ingin mendapatkan data yang lengkap terkait bus tersebut.

“Tentang TransJakarta, kita kumpulkan datanya sudah lengkap akan sampaikan. Kita akan mengikuti yang diarahkan oleh BPK. Jadi siang ini akan ketemu BPK,” ucap dia.

“Kita akan mengikuti seluruh prosedur hukum karena ini bukan selera, prosedur hukum kita ikuti, makanya nanti lagi dilengkapi datanya,” imbuh Anies.

Di salah satu bus terpasang tulisan. Isinya tentang putusan perkara yang diadili di PN Jakarta Pusat. Berikut ini selengkapnya:

Budel Pailit PT Putera Adi Karyajaya (dalam pailit) sesuai putusan perkara No.21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 20 September 2018 dalam pengawasan kurator dan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Pejabat Humas PT TransJakarta, Wibowo, memastikan bus yang berada di lapangan tersebut bukan milik TransJakarta. Namun dia tidak memberikan penjelasan lebih rinci.

“Kami memastikan itu bukan bus TransJakarta,” ujar Wibowo saat dihubungi, Sabtu (27/7).

Sebelumnya, penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi lokasi penyimpanan ratusan bangkai bus transjakarta yang berada di Jalan Raya Dramaga, Desa Drmaga, Kecamatan Dramaga, Senin (29/7) pagi.

Pantauan dilapangan, anggota penyidik mengunakan satu unit kendaraan Toyota Land Cruiser, total ada empat penyidik yang datang dengan mengenakan kemeja putih dan membawa beberapa dokumen penting yang tersimpan dalam map merah.

Mereka mengecek kondisi bus yang terparkir di lahan seluas 300 meter di RT 01/01, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga. Tak hanya itu, penyidik juga meminta keterangan terkait keberadaan bus tersebut ke penjaga gudang penyimpanan tersebut.(ded/net)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/dishub-dki-telusuri-kuburan-transjakarta-di-dramaga-anies-saat-ini-sedang-dikaji/

Read More

33 Pabrik di Kabupaten Bogor Rawan Hengkang, 33.000 Buruh Terancam PHK

CITEUREUP – RADAR BOGOR, Sebanyak 33.000 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bogor terancam kena pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Hal itu dipuci kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terkait kemudahan investasi dengan upah tenaga kerjanya lebih murah dari UMK kabupaten atau kota di Jawa Barat (Jabar).

Menurut data yang ada, dari 140 pabrik yang hengkang dari Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki 33 pabrik garmen yang sudah masuk dalam status rawan hengkang.

Adang Suherman selaku Kasi Norma UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, mengatakan, di Kabupaten Bogor ada 33 pabrik garmen yang rawan hengkang ke Jawa Tengah.

Ternyata setelah ditelusurinya, mereka menawarkan investasi yang mudah dengah UMK sebesar Rp1,8 juta per bulan. Jumlah ini lebih murah setengahnya dari Kabupaten Bogor yang berada di angka Rp3,9 juta perbulan.

Dia menerangkan dari jumlah 33 pabrik garmen tersebut, setidaknya 33.000 tenaga kerja baik warga Kabupaten Bogor maupun sekitar rawan akan di Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK).

Ke-33 pabrik itu ada yang skala kecil hingga besar. Jumlah buruh yang terancam PHK itu sedikitnya 33.000 jiwa,” kata dia.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknyamemastikan Upah Minimum Sektor Khusus (UMSK) berjalan, juga akan memastikan puluhan ribu buruh berstatus karyawan tersebut juga mendapatkan hak pesangonnya apabila terjadi PHK.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, M. Ade Afriandi mengatakan, kenaikan Upah Minimun Kabupaten/Kota yang terjadi di Jawa Barat sepanjang 2015-2018 menjadi salah satu penyebab turunnya kinerja eksportir manufaktur di Jabar.

“Data Apindo dan Disnakertrans Jabar mencatat setidaknya sepanjang tiga tahun ke belakang, terdapat 21 pabrik relokasi keluar Jawa Barat, sementara 143 pabrik lainnya ditutup,” ungkapnya.

Saat ini, Ade memaparkan kondisi serupa juga tengah mengancam sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Bogor, Subang, Purwakarta, Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bogor, jumlah pabrik yang terancam tutup atau relokasi mencapai 54 pabrik dengan 64 ribu pekerja.

“Tanpa kehatian-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan, maka setidaknya 130 ribuan pekerja dapat kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat, hanya dari Kabupaten Bogor dan Subang saja,” pungkasnya. (ipe)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/33-pabrik-di-kabupaten-bogor-rawan-hengkang-33-000-buruh-terancam-phk/

Read More

Tak Ada Bantuan Air Bersih, Warga Weninggalih Jonggol Kurangi Jatah Mandi

JONGGOL – RADAR BOGOR, Warga Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol terpaksa mengurangi jatah mandinya lantaran air di wilayahnya sudah tak ada lagi.

Kondisi ini sudah dialami warga sejak tiga bulan belakangan, tepatnya memasuki puncak kemarau. Hingga kini, tak ada bantuan air bersih ke sana.

Obi, salah satu anak warga RT11/05 Desa Wenigalih, Kecamatan Jonggol, mengaku sering kali dirinya terlambat sekolah hanya karena urusan air. Obi terpaksa berangkat sekolah hanya dengan mencuci mukanya, karena sumber air di rumahnya sudah kering.

Dia mengaku, kondisi itu sudah sejak dua bulan terakhir. Lantaran, kurun waktu tersebut desanya tak lagi mendapatkan air. Untuk mendapatkan air bersih, Obi dan orangtuanya terpaksa mengambil di Sungai Cicadas, yang jaraknya sekira tiga kilo dari rumah.

“Dulu sempat mandi di sini (Sungai Cicadas), tapi selalu terlambat sampai di sekolah karena mandinya di sungai,” ujar bocah Kampung Tegal Mukti itu.

Sebenarnya, kata Obi, tak hanya sungai. Karena terlalu jauh, warga memanfaatkan segala sumber mata air yang ada. Bahkan sesekali mereka mengambil air di mata air kecil yang dekat dengan peswahan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor, Dede Armansyah mengakui, Bogor termasuk satu dari 12 Kota atau Kabupaten di Jawa Barat yang disinyalir dilanda kekeringan ekstrim.

“Untuk wilayah Bogor sendiri, Kecamatan Jonggol yang mengalami kekeringan cukup parah,” katanya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengantisipasinya dengan cara di antaranya tidak melakukan pemborosan air alias menghemat.

“Kemudian disarankan untuk tidak menanam padi atau tumbuhan lain yang membutuhkan banyak air. Sebab potensi kekeringan ekstrim ini diperkirakan akan terjadi sampai November,” jelasnya.

Dia mengatakan, kemarau tahun ini bakal lebih kering akibat tidak adanya hujan yang mengguyur di beberapa wilayah tadi.

“Biasanya meski di musim kemarau tetap ada hujan, tapi dua bulan ke belakang ini tidak ada hujan sama sekali, terutama di wilayah yang telah dipetakan,” ujarnya.

Terlebih, hingga saat ini dilaporkan sudah ada, tujuh kecamatan di Kabupaten Bogor yang mengalami kesulitan air atau kekeringan parah.

“Status tanggap darurat mulai 1 Agustus sampai 30 Oktober,” kata dia, kemarin.(cr1/ipe/c)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/tak-ada-bantuan-air-bersih-warga-weninggalih-jonggol-kurangi-jatah-mandi/

Read More

DOB Bogor Timur Masih Proses, Pemkab Bogor Sudah Siap-Siap Kirim ASN

CIBINONG – RADAR BOGOR, Meskipun masih jauh dari realisasi, Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Timur (Botim) mulai persiapan.

Salah satu persetujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor adalah pemberian tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah pemekaran tersebut.

Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin menjamin hal itu. Bahwasanya, sumber daya manusia disektor ASN itu nantinya akan dibagikan ke Bogor Timur.

“Masalah kesiapan SDM kami siap, kalau boleh dikatakan untuk calon Kepala Dinas tiga kali lipat kami siap. Insyaallah tidak perlu minta dari luar karna SDM kita siap,” tegasnya,kemarin.

Walaupun, lanjutnya, beberapa kepentingan SDM di Pemkab Bogor nantinya akan berkurang. Seperti guru, tenaga medis, maupun pegawai yang berhubungan dengan pelayanan lainnya.

Namun, Burhan mengaku hal itu terjadi di hampir setiap wilayah di Indonesia. Stok ASN yang dimiliki Pemkab Bogor juga dianggap mumpuni. “Meski memang jumlah yang pensiun belum diimbangi dengan jumlah yang diterima jadi pekerja,” paparnya.

Diluar itu, Burhan juga menyatakan Pemkab Bogor akan terus mengawal aspirasi masyarakat Bogor Timur itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu dengan disertai kajian potensi, kajian ibukota, peta wilayah dan kajian tentang Personil Pembiayaan Prasarana dan Dokumen (PPPD).

Burhan berharap ketulusan hati Ridwan Kamil untuk merespon cepat keinginan masyarakat. Selain beberapa anggota DPRD Provinsi yang sudah menyatakan dukungannya.

“Nanti kan pak gubernur akan membentuk tim internal Dinas. Setelah itu baru beliau juga minta persetujuan dengan DPRD. Jadi ada dua kegiatan di Provinsi,” terangnya.

Pemkab juga berharap Moratorium yang saat ini masih tertahan di Pemerintah Pusat bisa segera di cabut. Agar pembentukan DOB Bogor Barat bisa berlangsung dan juga DOB Bogor Timur menyusul kemudian.

“Pemekaran itu bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Ada beberapa kegiatan pelayanan kita yang belum optimal. Mudah-mudahan dengan wilayah yang tidak terlalu luas layanan kepada masyarakat bisa lebih efektif dan efisien nantinya,” imbuhnya.

Soal ASN tadi, terpisah, Kepala Bidang Formasi BKPP Kabupaten Bogor, Erwan Suherwan menyebut saat ini jumlah ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Bogor ada sebanyak 17.000 orang.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang saat ini hampir menyentuh angka enam juta penduduk, ASN yang ada masih jauh dari kata cukup.

“Satu orang ASN itu melayani untuk 350 lebih masyarakat dan idealnya itu dibawah 100 untuk pelayanan yang maksimal,” jelasnya.

Erwan juga menambahkan bahwa untuk pembagian PNS yang akan diambil oleh Bogor Barat dan Timur belum ada hitung-hitungannya. “Itu kan kemarin masih wacana ya karena masih ada moratorium jadi ya belum kita kaji,” tambahnya. (dka/c)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/dob-bogor-timur-masih-proses-pemkab-bogor-sudah-siap-siap-kirim-asn/

Read More

Bupati Ade Yasin Kena Tegur Ombudsman, Ini Gara-garanya

CIBINONG – RADAR BOGOR, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah melakukan monitoring atas upaya Bupati Bogor untuk melaksanakan tindakan korektif.

Hal itu sebagaimana yang tercantum di dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Bogor.

LAHP tersebut sebagai bentuk penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sentul City yang telah diserahkan pada tanggal November 2018 lalu. Dalam LAHP tersebut Ombudsman, RI Perwakilan Jakarta menyimpulkan perlu dilakukan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan.

Antara lain Bupati Bogor dan Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan membatalkan perjanjian kerjasama PDAM dengan dengan PT Bukit Sentul Tbk tentang Pasokan Air Bersih Nomor: 690/26-Perjn/Huk/IX/2005, Nomor 413/DIR/BS/IX/05 tanggal 27 September 2005 beserta adendum.

Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya mengatakan, hal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teguh melanjutkan, Bupati Bogor juga harus melaksanakan putusan Nomor 75/G/2017/PTUN.Bdg jo Putusan No. 463 K/TUN/2018dengan menerbitkan surat pembatalan SPAM tersebut.

Selain itu, bupati wajib melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukimandi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang hal yang sama.

Menindaklanjuti LAHP tersebut, Teguh mengaku bahwa bupati telah menyampaikan upaya tindakan korektif kembali atas LAHP itu. Yakni dengan menyampaikan draft yang telah disampaikan dalam konsiliasi yang kala itu Ombudsman.

Konsiliasi juga melibatkan para pihak termasuk PDAM Tirta Kahuripan dan PT Sentul City serta PT Sukapura Graha Cemerlang (SGC) selaku anak perusahaannya. Ada beberapa poin didalam konsiliasi tersebut.

Seperti pencabutan Izin penyelanggaraan SPAM di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar di Kecamatan Sukaraja.

Dalam konsiliasi tersebut, Pemkab juga menyepakati akan menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola SPAM di daerah tersebut. Hal itu agar pemberian pelayanan terhadap warga kawasan Sentul City tidak terhenti.

“Dan menjadikan pelanggan SGC sebagai pelanggan PDAM Tirta Kahuripan, tidak melakukan penagihan penggunaan air dengan jenis tagihan lainnya. Serta melakukan pemasangan kembali seluruh pelanggan yang selama ini diputus saluran air bersihnya,” beber Teguh lagi.

Ketidakpatuhan bupati tersebut, menurutnya, selain menyebabkan muncul ketidakpastian terkait status hukum penjualan air baku kepada pihak ketiga yang berpotensi merugikan negara, juga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum kepada pemberi pelayanan air minum di kawasan Sentul City.

Bisa jadi muncul potensi tindakan koruptif yang dilakukan oleh pimpinan daerah. Bahkan untuk PDAM Tirta Kahuripan yang membiarkan penjualan air minum di kawasan Sentul City tanpa izin dan penjualan air curah sebagai bahan baku air minum tanpa proses adminitrasi yang benar.

Kata Teguh, Ombudsman juga mengingatkan bupati dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwasanya, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Apalagi bisa berimplikasi pada kerugian negara yang akan menjadi tanggung jawab bupati dan PDAM Tirta Kahuripan. Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan ini, dan menyampaikan hasil temuan maladminitrasi kepada penegak hukum,” tukasnya. (dka/b)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/bupati-ade-yasin-kena-tegur-ombudsman-ini-gara-garanya/

Read More

Pengurus Baru KNPI Resmi Dilantik, Dituntut Lebih Kreatif dan Inovatif

CIBINONG – RADAR BOGOR, Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor periode 2019-2022 resmi dilantik di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Selasa (30/7) kemarin. Dalam kepengurusan baru, mereka dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta mengikuti jaman.

Bupati Bogor, Ade Yasin yang lansung melantik kepengurusan kemarin mengatakan bahwa di era digitalisasi ini tentunya Kabupaten Bogor butuh pemuda yang cepat tanggap dan cepat respon.

“Artinya tidak menunggu diajak, tapi bagaimana mereka bisa inisiatif bersinergi dengan pemerintah daerah,” urai Ade pada wartawan.

Beberapa program kepemudaan di Kabupaten Bogor juga bisa dikolaborasikan. Seperti teras milenial, petani milenial, lalu kegiatan dibeberapa dinas seperti Dispora dan Dinas Ketenagakerjaan.\

“Yang penting ada kemauan. Contoh lagi kita punya Forkopimda go to school, bagaimana memperkenalkan forum komunikasi daerah ke sekolah-sekolah. Nah ini bagaimana KNPI juga bisa menjadi fasilitator,” tegasnya.

KNPI dikemudian hari juga bisa ikut menyumbangkan saran dan tenaga. Banyak program yang sebetulnya bisa dikolaborasikan lagi.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD KNPI Kabupaten Bogor Suhandi berharap kepengurusan KNPI saat ini mampu menjawab tantangan pemuda di tengah bonus demografi yang ada.

“Jadi bonus demografi itu kan bisa positif bisa negatif, tergantung bagaimana kita, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan para stakeholder pemuda menyikapinya. Kalau kita mampu menjawabnya dengan positif, ya insyaallah tidak akan jadi masalah,” kata Suhandi usai pelantikan.

Menurutnya, KNPI ke depan akan fokus menggali potensi-potensi pemuda ke depannya. Salah satu caranya dengan membangun sinergi bersama Pemkab Bogor terkait program-program kepemudaan.

Selain itu, KNPI Kabupaten Bogor akan fokus pada pelatihan padat karya. Salah satu program yang bakal digagas adalah KNPI Goes To Pesantren. Menurut Suhandi, para santri khususnya dari pesantren salafiah harus memiliki bekal setelah lulus dari pesantren

“Mereka harus mendapatkan pelatihan juga dan pelatihannya jangan yang mengawang-awang. Bagaimana kita buat pelatihan padat karya agar setelah lulus mereka juga punya keahlian lain,” tandas Suhandi. (dka/pkl4/pkl5/b)

baca artikel di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/pengurus-baru-knpi-resmi-dilantik-dituntut-lebih-kreatif-dan-inovatif/

Read More

BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Kenalkan Aplikasi Insiden dan Mobile Cash

CIBINONG-RADAR BOGOR, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong, memperkenalkan aplikasi Integrated System for Traffic Accidents(INSIDEN) dan Mobile Cash. Lewat aplikasi Insiden, peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kecelakaan lalu lintas (KLL) dapat dengan mudah ditangani untuk proses penjaminan.

Pjs Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Aghif Qanityadirfhy Azhari menjelaskan, bagi korban KLL, Insiden dapat mempermudah proses penjaminan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Insiden merupakan aplikasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan bersama PT Jasa Raharja (Persero) dan telah diimplementasikan sejak Maret 2019.

“Lewat aplikasi ini, korban atau keluarga korban tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan atau Jasa Raharja untuk mengurus admisistrasi penjaminan,” ujarnya saat acara ngopi bareng dengan wartawan PWI Kabupaten Bogor, Rabu (31/7/2019).

Sebab, dengan aplikasi Insiden korban KLL diberikan kemudahan untuk proses penjaminan. Pihak rumah sakit (RS) juga akan mengirim informasi korban KLL secara elektronik kepada petugas PT Jasa Raharja.

Lewat aplikasi ini, sambungnya, selain memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan, juga memberikan manfaat bagi RS, BPJS Kesehatan, PT Jasa Raharja, serta kepolisian.

Bagi BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja, Insiden memberikan penjaminan menjadi lebih tepat dan akurat karena memiliki informasi yang memudahkan proses verifikasi kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan. “Untuk proses penjaminan, korban atau keluarga korban wajib melampirkan surat keterangan kepolisian,” terangnya.

Selain aplikasi Insiden, BPJS Kesehatan juga mengembangkan inovasi terbarunya, yakni Mobile Cash untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS dalam membayar iuran atau masyarakat yang baru ingin mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Nike Idawati menjelaskan, lewat Mobile Cash, peserta cukup mendownload aplikasi Mobile JKN melalui Play Store. “Fitur ini cukup mudah digunakan,” terangnya.

Caranya, yakni cukup mengisi data pribadi, memilih faskes tingkat pertama, memilih kelas perawatan dan mengisi nomor email dan handphone (HP).

Kemudian diakhiri dengan memilih mitra pembayaran yang tersedia yaitu Mobile Cash. Proses dilanjutkan dengan mendaftarkan nomor HP dan nomor kartu JKN peserta di *141*999#.

“Setelah itu, dilanjutkan dengan pengisian saldo atau top up melalui *141*999# sesuai nominal yang diinginkan. Notifikasi virtual account (VA) yang diterima melalui sms dapat dibayarkan melalui POS, Alfamart atau Bank Mitra,” tandasnya.(pin)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/bpjs-kesehatan-cabang-cibinong-kenalkan-aplikasi-insiden-dan-mobile-cash/

Read More

Kelaparan, Gerombolan Monyet Serbu Pasar Ciampea

CIAMPEA-RADAR BOGOR, Diduga kelaparan, segerombolan monyet keluar dari hutan dan menyerbu Pasar Ciampea Baru di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor sejak sebulan terakhir. Monyet-monyet yang biasanya berada di Gunung Kapur dekat pasar ini diduga lapar sehingga mencari makan hingga ke pemukiman dan pasar.

Monyet-monyet ini turun gunung tak menentu. Kadangkala, mereka turun saat siang hari. Namun, keseringan turun sore hari ketika pasar sudah ditinggalkan para pedagang.

Turunnya monyet-monyet ini cukup meresahkan para pedagang. Musababnya, para monyet ini kerap merusak dagangan dan dimakan.

“Monyet itu kalau turun suka sore sekitar jam 5, siang juga sering turun jam 12. Kalau turun tuh ngambilin dagangan buat dimakan, diacak-acak,” kata salah seorang pedagang, Nani kepada metropolitan, Rabu (31/07/2019).

Menurutnya, fenomena turunnya monyet secara bergerombol ini selalu terjadi setiap tahunnya. Biasanya para monyet memang turun ketika kemarau panjang seperti saat ini.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar Agus mengatakan, jumlah monyet yang turun ke pasar dan pemukiman jumlahnya cukup banyak bahkan hingga mencapai ratusan. Kondisi ini pun cukup meresahkan warga. “Monyet-monyet yang turun ke bawah itu, bergerombol. Ada puluhan, kalau ditotal bisa ratusan mungkin,” tandasnya.(mul/b/fin)

baca artikel asli di https://www.radarbogor.id/2019/07/31/kelaparan-gerombolan-monyet-serbu-pasar-ciampea/

Read More